Foto : Humas Jateng
SEMARANG, SUARASOLO.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menuntaskan persoalan sanitasi melalui program jambanisasi dan penyediaan air bersih. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam peningkatan derajat kesehatan sekaligus penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jamban bagi puluhan ribu rumah tangga yang masih membutuhkan.
Hal tersebut ditegaskan Wagub saat menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (22/4/2026). Di hadapan para legislator, Taj Yasin memaparkan bahwa pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak merupakan kunci utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.
“Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Taj Yasin.
Berdasarkan data yang dilaporkan, Pemprov Jateng telah menunjukkan progres signifikan. Sepanjang tahun 2025 saja, sebanyak 5.328 unit jamban berhasil dibangun dan diserahkan kepada masyarakat. Meski demikian, Taj Yasin mengakui bahwa pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah masih cukup besar.
Hingga saat ini, tercatat masih ada sekitar 21.542 rumah tangga di Jawa Tengah yang belum memiliki akses terhadap jamban sehat. Angka ini menjadi target prioritas yang diharapkan dapat segera rampung dengan adanya kolaborasi lintas sektor.
Mengingat besarnya sisa kebutuhan tersebut, Taj Yasin berharap Komisi VIII DPR RI dapat membantu mengawal usulan bantuan melalui skema APBN. Sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan legislatif dinilai menjadi solusi paling efektif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar ini.
“Kami mohon dukungan agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan,” pungkasnya.
Wagub menambahkan, intervensi sanitasi memiliki peran strategis dalam mendukung program kesehatan lainnya, termasuk penanganan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,77 persen atau sekitar 188.533 balita.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyampaikan telah mencatat kebutuhan jambanisasi di Jawa Tengah sebagai salah satu prioritas yang perlu mendapat dukungan.
“Kami menyerap aspirasi dari Jawa Tengah, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” ujarnya.
Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti kebutuhan tersebut bersama kementerian/lembaga terkait, khususnya mitra kerja Komisi VIII, guna mendukung percepatan peningkatan sanitasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan untuk Jawa Tengah dengan nilai total mencapai triliunan rupiah. Bantuan tersebut meliputi dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 2,76 triliun, sertifikasi halal gratis untuk 95.045 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) senilai Rp21,8 miliar, program Baznas Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Rp7,95 miliar.
VA PAULO /*